Home Embassy News Kunjungan Bapak Dr. N. Hassan Wirajuda ke Myanmar
Search
Kunjungan Bapak Dr. N. Hassan Wirajuda ke Myanmar

Laporan Kunjungan Bapak Dr. N. Hassan Wirajuda ke Myanmar

26 Agustus – 1 September 2012

  • Kunjungan 3.hassan wirajuda visit - with yangon chief ministerBp. Dr. N. Hassan Wirajuda beserta delegasi dimaksudkan sebagai kunjungan balasan kepada Penasihat Presiden Myanmar dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Myanmar yang sebelumnya telah berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Bp. Hassan Wirajuda selaku Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk menjajaki kerjasama yang dapat dikembangkan pada tingkat track 2, khususnya terkait peran Indonesia mendorong proses transisi demokrasi di Myanmar. Dalam kaitan itu, Bp. Hassan Wirajuda berkesempatan untuk memberikan ceramah umum di hadapan peserta School of Peace, Democracy and Development. Selain itu, Bp. Hassan juga melakukan pertemuan dengan beberapa pihak lainnya antara lain Group of Friends of Democratic Parties, Chief Minister (Gubernur) wilayah Yangon dan Bago, Union Election Commission (KPU), serta pertemuan dengan Daw Aung San Suu Kyi.
  • Secara umum, dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi di Myanmar sangat signifikan, khususnya dalam perspektif ekonomi dan sosial budaya. Kota Yangon telah berkembang secara dinamis yang ditandai dengan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur serta roda ekonomi yang bergerak positif. Kegiatan pembangunan infrastruktur juga terlihat di ibukota negara di Nay Pyi Daw, khususnya dalam menyambut penyelenggaraan SEA Games tahun 2013 serta persiapan Myanmar menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2014.
  • Perubahan di bidang politik masih dilakukan secara bertahap dan terlihat berhati-hati. Beberapa perubahan penting di bidang politik dan dalam beberapa waktu terakhir antara lain diterbitkannya UU mengenai Kebebasan Pers. Dengan diberlakukannya UU tersebut, maka Myanmar memasuki babak baru dari transisi demokrasi, khususnya dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia (HAM) untuk memperoleh akses terhadap informasi yang disampaikan kalangan pers. Namun demikian, dari beberapa pertemuan dengan pihak-pihak terkait, didapatkan nuansa sentralisme dalam pengambilan keputusan-keputusan tertentu oleh pemerintah pusat (Republik Uni Myanmar).

  • Perubahan yang signifikan tersebut memberikan nuansa positif bagi perkembangan selanjutnya di Myanmar dan dari perkembangan tersebut, terdapat potensi dan peluang bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman serta potensi kerjasama ekonomi dalam hubungan bilateral kedua negara. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan oleh kalangan dunia usaha Indonesia antara lain pada dimensi sosial seperti:

  1. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Myanmar tidak memiliki rumah sakit dengan standard internasional yang dapat menjangkau kebutuhan rakyat;
  2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Myanmar juga membutuhkan banyak lembaga pendidikan, termasuk infrastruktur gedung sekolah dan kampus universitas;
  3. Dengan semakin banyaknya kunjungan turis ke berbagai kota-kota tujuan wisata, Myanmar membutuhkan fasilitas hotel dengan standar internasional.
  4. Pelayanan telekomunikasi masih sangat minim. Oleh karena itu, terbuka peluang bagi industri telekomunikasi Indonesia untuk menjajaki pengembangan usahanya di Myanmar                                                                                                                                                                 
  • Pada pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait dimaksud telah dibahas mengenai kerjasama yang lebih konkrit dalam upaya membantu Myanmar menjalani transisi demokrasi, khususnya melalui track 2, termasuk memajukan peran Institute for Peace and Democracy (IPD) untuk membantu capacity building institusi terkait di Myanmar. Salah satu penjajakan yang dilakukan adalah menjadikan School of Peace, Democracy and Development yang berada di bawah naungan Myanmar Development and Research Institute (MDRI) sebagai counterpart dari IPD

  • Sementara itu, terkait penyelenggaraan BDF V mendatang, diperoleh informasi bahwa Presiden Republik Uni Myanmar U Thein Sein, tidak dapat menghadiri BDF V, dan Myanmar akan diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Pada kesempatan pertemuan dengan Daw Aung San Suu Kyi, disinggung mengenai kemungkinan beliau dapat hadir pada sesi tertentu BDF V tersebut dengan menyampaikan bahwa partisipasi beliau akan memberikan citra positif bagi Myanmar dan dapat pula menyampaikan kepada forum BDF V mengenai perkembangan transisi demokrasi yang terjadi di Myanmar. Bagi Indonesia sendiri, kehadiran figur penting dari Myanmar pada BDF V merupakan gambaran keberhasilan BDF sebagai forum sharing experience and best practices di kawasan Asia Pasifik, yang pada gilirannya dapat mendorong Myanmar menuju transisi demokrasi.